bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini. ”Kita melihat catatan KPPOD,. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini

 
 ”Kita melihat catatan KPPOD,bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini

3. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Kompas. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh adanya penerapan otonomi daerah tersebut. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah Selama Ini. 4. Kedua,. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan otonomi desa di Desa Tambiski Nauli,. Selain itu, alasan otonomi daerah seringkali dijadikan alasan oleh pemerintah pusat. Otonomi Daerah. 1. Hubungan antara Good Governmnet Governance dan Otonom Daerah Penelitian ini dilakukan untuk menguji peran transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kinerja pemerintah sebagai wujud tujuan pelaksanaan otonomi daerah Depok. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan. com, Jakarta Jawaban dari apa yang dimaksud dengan otonomi daerah, merupakan hal yang menarik untuk dikulik mengingat otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secaraJAKARTA, KOMPAS. Pada umumnya mereka akan selalu berusaha untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (terlepas dari banyaknya rent seekers) dengan alasanRELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. Otonomi Daerah. Setelah tiga puluh dua tahun Presiden Soeharto memegang tampuk kekuasaan, tuntutan perubahan yang ditandai dengan gerakan reformasi, yang menuntut perbaikan pada kehidupan politik dan demokratisasi, di samping kehidupan ekonomi yang baru saja terpuruk. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Untuk membuat makalah otonomi daerah maka pengertian diatas dapat dijadikan dasar pembahasan yang unik. Lihat foto Sosbud. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Penpres No. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. Berikut ini merupakan sejumlah perubahan yang terjadi di Indonesia selama 20 tahun terakhir di bidang politik, berdasarkan dokumentasi harian Kompas dan sumber pendukung lainnya. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kata kunci : Dilema. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan pengelolaan. Saat Ini Tengah Terjadi Krisis Kepemimpinan Daerah. ? Desentralisasi vs Sentralistik Pada masa pemerintahan era orde baru, secara normatif, bentuk otonomi daerah yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). Tiga hal tersebut adalah tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang baik (good government), dan clean government (pemerintahan yang bersih). Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Masa Penjajahan Belanda. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi politik Indonesia tahun 2045. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-lusnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam UU ini. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. 33 tahun 2004. Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah beritasatu. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Oto­no­mi daerah dinasbihkan se­ba­gai obat mujarab bagi Ibu Pe­r­ti­wi yang telah dicederai oleh ke­za­liman pemerintahan oto­ri­ta. 1. 2815. undangan. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini? Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. Integrasi yang mudah ke sistem HRIS saat ini, Basis Data. Daerah tidak diberikan hak otonomi, melainkan kewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Pada soal PKN kelas 10 halaman 100 tersebut, siswa diminta untuk menjawab soal uraian Tugas Mandiri 4. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor–faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. 1. Dampak positif dan negatif otonomi daerah akan diuraikan di bawah ini. otonomi daerah. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih keropos. , 1999, “Kemandirian Daerah Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai dengan UU no 22 dan 25 tahun 1999”, Seminar kesiapan daerah, Semarang. Zaman Kolonial sampai Saat Ini ( Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2005), hlm. Ada dampak positif dan negatifnya. Namun hingga kini pemerintah masih melakukan moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB hingga selesainya desain besar (grand design. 23 April 2015. Dampak Positif Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. "Sejak 2004 kita observasi sampai 2021 ini belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, terlihat dari rendahnya nilai reformasi birokrasi yang masih pada predikat CC. 1 Era demokratisasi (terutama di Indonesia) saat ini menghendaki pemberian otonomi yang lebih luas bagi. Jika sebelumnya pelaksanaan “otonomi daerah” dijalankan secara sentralistik, melalui. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Melalul penguasaanstrukturkekuasaan politikdan finansial pusat menjadi. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemu-dian direvisi menjadi Undang-Undang No. com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menjalankan otonomi daerah (otda) agar berkualitas dibutuhan kepemimpinan yang adaptif. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah,. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. fiskal dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1994-2010. undangan. Otonomi daerah diberlakukan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan. 2. Permasalahan mengenai pelaksanaan otonomi daerah ataupun pelaksanaan kebijakan kebijakan di negara kita akan terus ada dan terus berlanjut kedepannya, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihilangkan lagi, karena segala sesuatu pasti mempunyai banyak perspektif dan bagaimana cara kita melihat hal tersebut adalah dari. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. Sejak pelaksanaan otonomi daerah dari 2001 hingga 2017 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah diberlakukan. Pelaksanaan otonomi daerah memang memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi para Bupati dan Walikota (Koran Tempo, 24 April 2001). Desentralisasi atau otonomi daerah kini memunculkan beberapa tokoh daerah inspiratif dan potensial di Indonesia. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraanPemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. kelemahan pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. Hukum Positif Indonesia-. JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan. Otonomi daerah memiliki nilai penting, kerana merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi kewenangan pada. Kesalahan memberi makna otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi jauh dari hakikat sebenarnya yaitu mengede-pankan pelayanan prima kepada. 2. Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. dapat dikatakan bahwa dalam hal implementasi, pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh antara harapan dengan kenyataan. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikator rasio pengeluaran, rasio pendapatan, dan rasio pendapatan asli daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini Inti utama kebijakannya adalah diakuinya, desa sebagai daerah otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Udangundang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hakikat Otonomi Daerah. 2014 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? 2 Lihat jawaban IklanKenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. 23 Ta-hun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom. Saat ini pemda-pemda memiliki lebih dari 30 ribu program dan 270 ribu kegiatan. 1. Pertanyaan tersebut terdapat pada Tugas Mandiri 4. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu: 1. id - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang utuh dan berdaulat serta bagiannya tidak dapat berubah. 3. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kesenjangan sosial dapat muncul di daerah yang khususnya berdekatan satu sama lain. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Kode Pos 55171 Pendahuluan Selama ini, Public Administration selalu diterjemahkan dengan. Dengan otonomi daerah, sebuah daerah memliki hak lebih. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Saat itulah Pemerintah Daerah yang. Berikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penjelasan. halaman 107 Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013, Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Hakikat otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. Terutama bila bicara tentang pajak daerah. Hubungan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Masa Reformasi?”. Undang Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia. com, Jakarta Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . (Unas), Agnes Wirdayanti, menjelaskan, selama penerapan Otda, memang ditemukan sejumlah permasalahan. Kelebihan dan kekurangan otonomi daerah bisa anda dapatkan dengan mengetahui jalan kerjanya. Dengan otonomi daerah yang sudah ditetapkan pada beberapa wilayah juga bisa terjadi pertentangan. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34. com – Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terlihat masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah, sehingga dalam penentuan kebijakan dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program hendaknya melibatkan masyarakat. Ada beberapa daerah yang masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 20%. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya. Contohnya, bagaimana mungkin sebuah Kantor Pertanahan Kabupaten memberikan pelayanan yang baik kepada publik. id - 3 September 2021. Bentuk negara kesatuan merupakan salah satu hasil. perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus ditetapkan. Implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 perlu didukung dengan undang-undang khusus terkait otonomi daerah. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Kesimpulannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. SDM itu mencakup pegawai yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. 2. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). tertata antara pusat dan daerah sampai saat ini. Pengertian Otonomi Daerah. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak. Maka tidak heran, banyak orang dari pusat yang kemudian turun gunung ke daerah memanfaatkan kewenangan besar daerah demi menumpuk pundi-pundi kekayaan. II. Dengan demikian otonomi pendidikan hendaknya terlaksana seiring berjalannya otonomi daerah yang. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi. co. Melalui artikel ini, dibahas. Mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, “Hingga saat ini telah terdapat 429 kepala daerah hasil Pilkada yang tertangkap melakukan korupsi,” ucap Ghufron dalam. UU No. Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Salah satunya Republik Indonesia bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah. Jakarta: Mariana, Dede. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah hingga saat ini masih biasa-biasa saja belum dapat mewujudkan tujuan utama dari pelaksanaan Otonomi daerah itu sendiri. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Bahkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada krisis ekonomi tahun 1998/1998 dan 2008 mampu menjadi penyelamat, pada resesi ekonomi saat ini menjadi korban yang paling menderita. otonomi daerah ini diantaranya adalah: (1) peran dan fungsi DPRD, baik sebagai lembaga. Pasal 1 (1) negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional. 5 Tahun 1974. Pada Orde Baru Hampir. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Mungkin pelaksanaan otonomi daerah ini agak membingungkan pembaca. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021). Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Kewenangan oleh daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. KOMPAS. hukum otonomi luas itulah yang sekarang justru menyebabkan rumitnya pelaksanaan otonomi daerah Inkonsistensi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah Sistem pemerintahan Kecenderungan ke arah model parlementar (kedudukan eksekutif tergantung aprlemen), namun tidak memenuhi asas parlementerTerdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Kedua UU ini mengatur pokok. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Hal ini menjadi semakin buruk ketika kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam pema-. Otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). selain itu penerapan desentralisasi ini untuk mengupayakan. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. A. Pertama, prinsip kesatuan. Selama ini. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaima-na diatur dalam Undang-Undang No. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Rejowinangun No. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan. COM - Simak soal dan kunci jawaban pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 halaman 100 Kurikulum 2013 t entang otonomi daerah.